Pemerintah Inggris melalui Downing Street menegaskan bahwa Manchester City tidak berada di atas aturan, setelah Perdana Menteri Andy Burnham menuai kritik tajam akibat komentarnya soal sanksi klub tersebut. Penegasan ini muncul sebagai upaya meluruskan posisi pemerintah di tengah sorotan publik terhadap kasus pelanggaran aturan keuangan Premier League yang menjerat juara bertahan itu. Sebelumnya, Burnham menyatakan akan “sangat khawatir” jika pemilik City memutuskan menjual klub.
Pernyataan Burnham itu keluar tak lama setelah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas sebagian besar dari 115 tuduhan yang dihadapi klub. Komentar tersebut memicu reaksi keras dari Partai Konservatif dan Partai Liberal Demokrat, yang menilai kepala pemerintahan terlalu membela pemilik klub. Kasus ini pun bergeser dari sekadar sengketa sepak bola menjadi perdebatan politik yang melibatkan parlemen, otoritas pajak, dan regulator sepak bola independen.
Downing Street Tegaskan Manchester City Tak Kebal Aturan
Dalam pernyataan resmi yang dirilis setelah gelombang kritik, Downing Street menegaskan bahwa Burnham telah menyampaikan dengan jelas bahwa putusan awal dalam kasus ini bersifat serius. Menurut kantor perdana menteri, tidak boleh ada anggapan bahwa siapa pun, termasuk klub sekaya Manchester City, berada di atas aturan yang berlaku. Kalimat itu menjadi kunci untuk meredam kesan bahwa pemerintah memberi perlakuan istimewa kepada pemilik klub.
Juru bicara Downing Street menambahkan bahwa proses hukum yang sedang berjalan merupakan proses independen yang harus dibiarkan tuntas sampai akhir. Ia menekankan bahwa hasil dari proses tersebut wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Selain itu, ia menyatakan bahwa jika kesalahan benar-benar terbukti, maka pihak yang bertanggung jawab harus menghadapi konsekuensi yang setimpal.
Penegasan tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai klarifikasi atas pernyataan Burnham sehari sebelumnya. Partai Konservatif menilai komentar perdana menteri “sama sekali tidak nyambung dengan kenyataan” dan menyebutnya “luar biasa”. Banyak kalangan di komunitas sepak bola pun mengaku terkejut karena kepala pemerintahan dianggap terlalu dini membela pemilik klub di tengah proses yang masih berjalan.
Apa yang Sebenarnya Dikatakan Andy Burnham
Dalam wawancara dengan editor politik BBC, Chris Mason, Burnham menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam proses hukum yang dijalankan Premier League. Ia menekankan bahwa proses tersebut harus dilakukan secara independen oleh liga, tanpa campur tangan pemerintah. Burnham juga menyebut situasi ini sebagai hal yang “dipersoalkan Manchester City” dan menilai “salah” jika ada pihak yang “melompat ke kesimpulan” sebelum proses selesai.
Ketika ditanya apakah ia khawatir pemilik klub sejak 2008, yang dipimpin Sheikh Mansour, seorang bangsawan sekaligus wakil perdana menteri Uni Emirat Arab, akan menjual sahamnya, Burnham menjawab bahwa ia akan “sangat khawatir kehilangan mereka”. Menurutnya, pemilik City selama ini menjadi mitra besar dalam pembangunan Manchester modern. Ia juga menilai mereka berperan penting mengubah Manchester City menjadi kekuatan global seperti sekarang.
Burnham menambahkan bahwa dirinya tidak bisa mengintervensi lebih jauh karena hal itu dianggap tidak pantas. Ia juga menyatakan keyakinan bahwa interaksinya sendiri dengan pemilik City selama menjabat Wali Kota Greater Manchester akan lolos dari pemeriksaan. Sebagai perbandingan, ia menyinggung kasus Everton, klub yang ia dukung, yang pada 2023 dikenai tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League dengan skala lebih ringan. Burnham mengaku sangat yakin Everton tidak diperlakukan secara adil dalam proses tersebut.
Gelombang Kritik dari Partai Politik
Partai Konservatif menuduh Burnham secara terbuka membela pemilik klub justru ketika investigasi masih berlangsung. Mereka mempertanyakan apakah ada “tekanan politik” yang diterapkan dalam kasus ini. Tudingan itu memperluas ruang perdebatan, dari persoalan kepatuhan klub terhadap aturan liga menjadi soal etika pejabat publik dalam menyikapi kasus yang sedang berjalan.
Menteri Bayangan bidang Olahraga, Louie French, meminta pemerintah untuk “menjauhkan politik dari sepak bola” dan memastikan komisi independen Premier League dapat bekerja tanpa pengaruh dari luar. Ia menyebut klub menghadapi tuduhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menilai para penggemar terkejut dengan apa yang mereka baca di media. Menurutnya, para penggemar berhak bertanya apakah tekanan politik diterapkan dan bagaimana kaitannya dengan investasi pemilik klub di Manchester yang sudah banyak dilaporkan. French menegaskan sepak bola harus diatur secara independen dengan aturan yang berlaku setara bagi semua pihak.
Senada dengan itu, anggota parlemen Partai Liberal Demokrat yang juga juru bicara bidang olahraga, Anna Sabine, menilai pendukung setiap klub berhak tahu bahwa aturan berlaku untuk semua. Ia menyatakan bahwa Burnham perlu mengingat posisinya sebagai pemimpin untuk semua orang, bukan hanya untuk Manchester. Pernyataan itu memperkuat kesan bahwa kasus ini menyentuh isu representasi dan keberpihakan politik.
Di sisi lain, Ketua Komite Treasury Dewan Perwakilan, Dame Meg Hillier dari Partai Buruh, mengirim surat kepada otoritas pajak HMRC pada Kamis. Surat itu meminta jaminan bahwa HMRC menyadari betul pentingnya kasus ini, khususnya terkait potensi implikasi perpajakan yang mungkin timbul. Langkah tersebut menunjukkan bahwa dampak kasus Manchester City tidak berhenti di ranah olahraga, tetapi merambah ke urusan fiskal negara.
Temuan Komisi Independen: Kontrak Semu dan Dana £830 Juta
Panel independen yang memeriksa perkara ini menemukan bahwa Manchester City mengatur apa yang disebut sebagai “kontrak semu” dengan sejumlah mitra komersial. Skema itu diduga digunakan untuk menyamarkan pendanaan rahasia senilai lebih dari £830 juta. Temuan tersebut menjadi salah satu bagian paling serius dalam laporan panel yang menangani perkara klub.
Premier League sendiri menyatakan bahwa Manchester City “secara sistematis melanggar Aturan Premier League selama hampir satu dekade”. Klub itu dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 tuduhan yang diajukan kepada mereka. Pernyataan liga yang tegas tersebut dinilai memperkuat bobot temuan panel independen.
Skala temuan itulah yang membuat komunitas sepak bola Inggris terkejut, sekaligus menjelaskan mengapa pernyataan Burnham memicu reaksi sebesar itu. Banyak pihak menilai kekuatan pernyataan Premier League menunjukkan bahwa kasus ini bukan pelanggaran administratif biasa. Karena itu, setiap komentar pejabat publik mengenai kasus ini berpotensi ditafsirkan sebagai bentuk keberpihakan.
Banding, Proses Sanksi, dan Peran Regulator
Manchester City membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada mereka dan memiliki waktu hingga Jumat untuk mengajukan banding. Sumber BBC Sport menyebutkan bahwa dalam bandingnya, City diperkirakan berargumen bahwa sejumlah kesepakatan sponsor utama didanai oleh pemerintah Abu Dhabi, bukan oleh pemilik klub. Argumen itu akan menjadi inti pembelaan mereka menghadapi temuan panel.
Panel independen yang menyatakan City bersalah akan menggelar sidang sanksi untuk menentukan hukuman. Sidang tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan sebelum benar-benar terselenggara. Bentuk hukuman yang mungkin dijatuhkan mencakup denda dalam jumlah sangat besar hingga pengurangan poin, yang tentu akan berdampak besar pada kompetisi. City sendiri tetap menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan.
Ketua Independent Football Regulator (IFR), David Kogan, menilai kasus ini telah memunculkan “isu serius”. Lembaga yang dibentuk pemerintah pada 2025 itu, menurutnya, memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan pemilik, direktur, dan eksekutif klub, dan kewenangan itu akan digunakan bila diperlukan. Kogan menambahkan bahwa IFR akan mempertimbangkan temuan yang dihasilkan oleh liga. Ia juga menyatakan proses hukum masih berlangsung dan berharap perkara ini bisa diselesaikan dengan cepat.
Penutup
Kasus Manchester City kini berjalan di tiga jalur sekaligus: proses banding klub, penentuan sanksi oleh panel independen, dan tekanan politik yang mengiringi keduanya. Downing Street berusaha menegaskan bahwa Manchester City tak kebal aturan, namun kritik dari oposisi menunjukkan bahwa pernyataan perdana menteri tetap menyisakan pertanyaan soal netralitas. Di sisi lain, Manchester City masih memegang hak untuk membela diri melalui banding yang tenggatnya berakhir Jumat.
Yang paling menentukan dalam perkara ini tetap hasil sidang sanksi dan keputusan atas banding klub, bukan pernyataan politik siapa pun. Apa pun akhirnya, publik sepak bola Inggris menantikan kepastian bahwa aturan kompetisi ditegakkan secara setara bagi semua klub. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari panel independen, Premier League, dan Manchester City sendiri.